JAKARTA – Pemerintah mempercepat pemulihan layanan pendidikan di berbagai wilayah terdampak bencana melalui revitalisasi ribuan sekolah. Perbaikan tidak hanya ditujukan memulihkan bangunan rusak, tetapi juga memastikan siswa dan guru dapat kembali menjalani kegiatan belajar mengajar di lingkungan yang aman dan layak.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti mengatakan sebanyak 1.487 satuan pendidikan di Nusa Tenggara Timur (NTT) akan direvitalisasi. Pemerintah telah mengalokasikan sekitar Rp1,2 triliun untuk revitalisasi satuan pendidikan di wilayah tersebut serta menyalurkan Rp860 juta untuk penanganan awal puluhan sekolah terdampak gempa.
“Informasi di NTT terkait dengan komitmen kami untuk daerah bencana, kami akan melakukan revitalisasi. Termasuk SDN tadi itu (SDN Mboeng) sebanyak 1.487 satuan pendidikan di NTT saja,” kata Abdul Mu’ti.
Komitmen serupa telah dijalankan di Aceh. Sepanjang 2025, pemerintah menuntaskan revitalisasi 726 satuan pendidikan dengan anggaran sekitar Rp688,2 miliar. Program berlanjut pada 2026, termasuk untuk sekolah terdampak bencana.
Mu’ti menegaskan revitalisasi tidak semata-mata berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi menjadi investasi jangka panjang bagi kualitas pendidikan.
“Membangun gedung tidaklah sekadar mendirikan tembok yang tinggi, tetapi membangun fondasi yang kokoh dalam rangka membangun anak-anak Indonesia yang cerdas dan berkarakter,” ujarnya.
Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal (PAUD Dikdas PNFI) Gogot Suharwoto menilai perluasan revitalisasi memperkuat pemerataan fasilitas pendidikan, terutama bagi sekolah yang masih membutuhkan peningkatan sarana dan prasarana.
“Ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk terus memperluas pemerataan layanan pendidikan, terutama bagi sekolah-sekolah yang masih membutuhkan peningkatan sarana dan prasarana,” kata Gogot.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut skala pemulihan juga mencakup 4.922 sekolah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Pemerintah menyiapkan sekitar Rp5 triliun untuk rehabilitasi dan rekonstruksi.
“Dan itu digunakan untuk melakukan rehab dan rekon 4.922 sekolah se-tiga provinsi. Jadi jumlahnya jujur cukup masif ini,” kata Tito.
Menurut Tito, penyelesaian keseluruhan perbaikan direncanakan dalam tiga tahun, meski pemerintah berupaya mempercepat pengerjaannya agar pembelajaran segera kembali berlangsung dalam kondisi ideal.
Rangkaian revitalisasi tersebut menunjukkan pemulihan pendidikan bergerak dari respons darurat menuju pembenahan fasilitas secara bertahap, dengan prioritas menjaga keberlanjutan belajar siswa sekaligus memastikan guru dapat kembali mengajar di lingkungan yang lebih aman dan memadai.
