Jakarta – Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) sebagai langkah memperkuat pengelolaan kawasan gambut sekaligus mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berulang. Lembaga tersebut akan melibatkan ilmuwan dan tenaga profesional untuk mendukung penelitian, pemetaan, pemantauan titik panas, serta pengembangan sistem deteksi dini.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa Presiden secara langsung mendengarkan masukan dari para ahli untuk mendapatkan pemahaman yang lebih lengkap mengenai persoalan gambut. Menurut Teddy, pandangan ilmiah diperlukan agar kebijakan yang diambil dapat melihat persoalan dari berbagai aspek.
“Mendengarkan langsung masukan para ahli merupakan bagian penting agar persoalan dapat dipahami secara lebih utuh dari berbagai perspektif,” ujar Teddy dalam keterangannya.
Teddy menjelaskan, BPGMN tidak hanya berfokus pada aspek kelembagaan, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat pencegahan melalui riset, pemetaan kawasan, deteksi dini, dan pemantauan titik panas. Pemerintah juga akan meningkatkan kemampuan operasi darat agar penanganan kebakaran dapat dilakukan dengan cepat ketika muncul titik api.
Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Arif Satria mengatakan Presiden memberikan perhatian terhadap model pencegahan karhutla yang lebih presisi dengan menjadikan desa sebagai salah satu pusat pelaksanaan.
“Hal yang menjadi perhatian dalam pertemuan adalah arahan Presiden agar pencegahan ke depan dilakukan secara presisi dan berbasis desa,” kata Arif.
Menurut Arif, kedekatan masyarakat dengan kawasan alam di sekitarnya membuat mereka memiliki peran strategis dalam melakukan pengawasan. Karena itu, keberadaan Masyarakat Peduli Api (MPA) perlu diperkuat agar mampu melakukan pencegahan sekaligus memberikan respons awal terhadap potensi kebakaran.
“MPA akan menjadi salah satu kelompok yang diberdayakan dan diperkuat untuk mendukung masyarakat dalam mencegah karhutla,” lanjutnya.
Selain penguatan masyarakat, pembahasan juga mencakup teknologi seperti water injection, pompa tingkat desa, dan bahan alternatif untuk pemadaman. Arif menilai solusi teknologi perlu didukung kelembagaan yang kuat agar penerapannya efektif.
Persoalan ekonomi masyarakat sekitar gambut turut menjadi perhatian karena sekitar 41 juta orang disebut tinggal di kawasan hidrologi gambut. Arif menyebut sagu dapat menjadi alternatif jangka panjang, kopi untuk jangka menengah, dan tanaman hortikultura untuk kebutuhan jangka pendek.
“Perhatian Presiden juga mencakup mata pencaharian masyarakat sekitar hutan agar solusi ekonomi dapat disiapkan bersama pemanfaatan teknologi dan penguatan kelembagaan,” pungkas Arif. (*)
